Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
MKRPL
Banner4
Banner5
banner1
banner2
SMS Center
PHSL IRRI

Kalender Kegiatan

<<  Sep 2014  >>
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini148
mod_vvisit_counterMinggu Ini4583
mod_vvisit_counterBulan Ini4583
mod_vvisit_counterSemua85799
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN PDF Cetak
Herwinarni Endah Mumpuni, Isom Hadisubroto, Wahyudi Haryanto, dan Bekti Setyani

PUAP merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pelaksanaannya akan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). PUAP pada intinya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri melalui peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha agribisnis di pedesaan. Salah satu entry point yang dilakukan dalam PUAP adalah memberikan bantuan penguatan modal usaha agribisnis sebesar 100 juta rupaih per desa yang akan diberikan kepada masyarakat melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Lokasi PUAP tahun 2008 baik yang bersumber dari anggaran APBN maupun APBN-P sebanyak 11.000 desa dari 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan lokasi PUAP di Provinsi Jawa Tengah sebanyak (1) APBN : 987 desa dari 29 kabupaten dan 1 kota; dan (2) APBN-P : 132 desa dari 13 kabupaten dan 2 kota. Belajar dari pengalaman, salah satu faktor kunci keberhasilan program yang sudah diidentifikasi adalah melakukan pembinaan, pendampingan dan penyeliaan yang sistematis dan intensif (Badan Litbang Pertanian, 2007). Sehubungan dengan itu, Departemen Pertanian telah menyiapkan infrastuktur sistem pembinaan, pengendalian, penyeliaan, dan pendampingan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnsis Perdesaan (PUAP). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sebagai sekretaris Tim Pelaksana Provinsi dan koordinator Penyelia Mitra Tani (PMT). Berdasarkan pedoman umum tersebut, BPTP Jawa Tengah ditetapkan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana PUAP Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 520/16/2008 tanggal 16 Mei 2008. Dalam rangka melaksanakan peran, tugas, dan fungsi tersebut, BPTP Jawa Tengah perlu berperan aktif untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PUAP di Jawa Tengah. melalui kegiatan pendampingan pelaksanaan PUAP yang bertujuan untuk (1) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim PUAP Pusat, Provinsi, dan kabupaten/ kota se Jawa Tengah; (2) mendapatkan informasi keragaan kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT); (3) menjaring informasi perkembangan pelaksanaan PUAP di lapangan untuk bahan laporan Tim PUAP provinsi Jateng dan Pusat. Ruang lingkup kegiatan mencakup (1) konsultasi dan koordinasi dengan Tim PUAP Pusat dan Provinsi Jawa tengah; (2) koordinasi dengan Tim PUAP kabupaten/kota dan PMT se Jawa Tengah; dan (3) supervisi pelaksanaa PUAP. Konsultasi dan koordinasi dengan Tim PUAP Pusat dan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan menghadiri workshop dimaksudkan untuk memantapkan BPTP Jateng dalam melaksanakan perannys sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan kegiatan koordinasi dengan Tim PUAP kabupaten/ kota dilaksanakan dengan metoda pertemuan yang dimaksudkan untuk (1) meningkatkan koordinasi dan sikronisasi pelaksanaan PUAP di lapangan; (2) menyamakan visi dan persepsi pelaksana PUAP di Jawa Tengah; (3) mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan dalam persiapan pelaksanaan PUAP di lapangan. Pertemuan koordinasi dilaksanakan dalam 6 kelompok wilayah eks karesidenan dengan materi yang difokuskan pada sosialisasi program PUAP. Kegiatan dilaksanakan di Tegal, Ungaran, Soropadan/Temanggung, Boyolali, Pati, Purwokerto, dan Salatiga dengan peserta antara lain Badan Koordinasi Lintas (Bakorlin) wilayah, Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setiap kabupaten/ kota, instansi/ lembaga lingkup pertanian tingkat kabupaten/ kota, PMT, dan Camat dari desa-desa penerima PUAP. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah ditetapkannya pelaksana PUAP di 31 kabupaten/ kota dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota yang meliputi Tim Teknis/ Pelaksana Kabupaten/ Kota, Tim Pelaksana Kecamatan, Penyuluh Pendamping, dan Gapoktan Penerima PUAP. Supervisi pelaksanaan PUAP dilaksanakan tiga kali meliputi supervisi awal, proses, dan akhir kegiatan di 30 kabupaten/ kota dan 90 Gapoktan yang ditetapkan secara purposif sebagai contoh mewakili Gapoktan penerima PUAP lainnya di Jawa Tengah. Supervisi awal dilaksanakan pada bulan Oktober – Nopember 2009 saat persiapan penerimaan dana BLM-PUAP, supervisi proses dilaksanakan pada bulan Desember 2009 saat pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, sedangkan supervisi akhir dilaksanakan pada saat pengembangan dana BLM-PUAP tidak dapat dilaksanakan karena pencairan dana BLM-PUAP ke Gapoktan terlambat. Hasil supervisi menyatakan bahwa (1) Pemerintah Kabupaten/ Kota penerima PUAP di Jawa Tengah tahun 2008 sangat mendukung kelancaran pelaksanaan PUAP dengan telah menetapkan pelaksana PUAP tingkat kabupaten/ kota yang meliputi Tim Teknis/Pelaksana, Penyuluh Pendamping, Gapoktan dengan SK Bupati/ Walikota, melaksanakan sosilisasi, pembinaan, dan pendampingan sampai dengan tingkat desa serta sebagian besar sudah menyediakan dana pendampingan yang besarnya antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 285.000.000,- ; (2) Jumlah dana BLM-PUAP yang diajukan Gapoktan dengan RUB di Jawa Tengah baik yang bersumber dari APBN maupun APBN-P tahun 2008 sebanyak 109,2 milyar rupiah yang merupakan usulan 1092 Gapoktan dari 1092 desa dengan nilai terbesar untuk usaha tanmaan pangan (43,27%); (3) terdapat 27 desa yang tidak dapat direalisasikan karena nama desa dalam SK tidak terdapat di wilayah tersebut, ditetapkan ganda dalam APBN dan APBN-P, dan Bupati tidak bersedia menetapkan Gapoktannya; (4) kinerja sebagian besar (64,7%) Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP di Jawa Tengah dikategorikan dengan baik. Penilaian tersebut merupakan hasil penilaian bersama antara Tim Teknis/ Pelaksana Kabupaten/Kota dan BPTP Jawa Tengah yang meliputi kerjasama, keaktifan, tanggung jawab, prakarsa, dan pelaporan; (5) Dukungan inovasi teknologi yang diharapkan membantu pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan meliputi budidaya tanaman dan ternak, pengolahan hasil, konservasi, pengolahan limbah, dan kelembagaan; (6) Dana BLM-PUAP sudah 100% cair di rekening Gapoktan, akan tetapi belum disalurkan dan dimanfaatkan 100%. Hal tersebut disebabkan antara lain keterlambatan pencairan dana yang tidak sesuai dengan jadwal penggunaan dalam RUA, dan sikap berhati-hati baik dari Tim Teknis/ Pelaksana kabupaten dan Pengurus Gapoktan dalam pencairan dan penyaluran dana kepada petani. Secara umum penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP sesuai dengan rencana yang disusun dan diajukan dalam RUA, RUK, dan RUB, akan tetapi terdapat juga pemanfaatan dan penyaluran yang tidak sesuai karena keterlambatan pencairan dana BLM-PUAP.
 
Joomla Templates by JoomlaVision.com